Dugaan Korupsi Yankes Dinkes Jeneponto, APH Didesak Segera Bertindak

Kwintasi pengeluaran untuk pembayaran Yankes

JENEPONTO, UPOS– Tekait dugaan korupsi dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan pajak pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penghasilan (PPh) Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2013- 2014, aparat penegak hukum (APH) didesak segera bertindak.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komunitas Penegak Keadilan ( DPD KPK) Sulawesi Selatan, Supriadi Tompo, sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum, baik itu pihak kejaksaan dan kepolisian untuk merespon setiap informasi atau laporan terkait kasus dugaan korupsi, demi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik, sehingga pihaknya mendesak pihak kejakaksaan dan kepolisian untuk segera mengusut dan menproses kasus dugaan korupsi Jamkesda Jeneponto yang saat ini telah viral di media mainstream.

“Kami meminta dan mendesak pihak kejaksaan atau kepolisian untuk segera mengusut dugaan korupsi ini. Panggil, periksa, proses, dan jika terbukti penjarakan, tidak ada yang boleh kebal hukum di negeri ini, “tegas Supriadi Tompo, Senin (9/11/2026) siang.

Sebelumnya,informasi adanya dugaan penggelapan PPN dan PPh, serta dugaan korupsi dana Jamkesda tahun 2013- 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, kian terkuak.

Hal itu lantaran Tim redaksi Ujungpandang Pos, mulai menemukan adanya file foto dokumen yang menujukkan adanya pencairan dana Jamkesda tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kadis Kesehatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sejumlah pejabat lainnya pada masa itu.

Dalam foto dokumen kwitansi nomor 0002547 tersebut itu juga tertulis bahwa pada tahun 2014 Dinas Kesehatan melakukan pengeluaran dana sebesar Rp2.282.221.319 untuk biaya pelayanan kesehatan (Yankes) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang, untuk bulan Juni- September 2014.

Sementara dalam foto dukumen lain, juga nampak tertulis bahwa transaksi pengeluaran yang tidak dipotong pajak sebesar Rp52.206.676, yang terdiri dari PPN dan PPh22 sebesar Rp17.868.665, serta PPh21 sebesar Rp34.338.011.

Salah satu sumber menyebutkan kalau pada tahun 2013- 2014, terdapat banyak transaksi pengeluaran yang tidak dipotong pajaknya, atau tidak disetorkan ke kas negara, termasuk pajak pembayaran jasa medis pelayanan Jamkesda atau jaminan kesehatan daerah.

“Setahu kami terdapat banyak sekali PPN dan PPh22 yang tidak disetorkan ke kas negara kala itu, termasuk pajak jasa medis, “ujar sumber, Kamis (29/10/2026) lalu.

Selain itu, sumber juga menyebutkan bahwa pembayaran Jamkesda bulan Juli- September 2014 ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Dg Pasewang, senilai Rp2,2 miliar, diduga bermasalah, atau dibayarkan secara double.

“Untuk pembayaran Jamkesda, kami duga itu dilakukan double, karena setahu kami sudah mi dibayar oleh Pemda, terus diduga na lakukan lagi Dinkes. Nah ini yang perlu diselidiki oleh aparat penegak hukum, bisa saja ini hanya akal- akalan oknum tertentu, atau modus bayar Jamkesda padahal untuk kepentingan lain, “tutup sumber.(Zadly Kr Rewa)