Dugaan Korupsi Pajak- Yankes Dinkes Jeneponto 2014 Kian Terkuak

Foto dukumen kwitansi pencairan

JENEPONTO, UPOS- Informasi adanya dugaan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan, serta dugaan korupsi dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tahun 2013- 2014 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, kian terkuak.

Hal itu lantaran Tim redaksi Ujungpandang Pos, mulai menemukan adanya file foto dokumen yang menujukkan adanya pencairan dana Jamkesda tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kadis Kesehatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sejumlah pejabat lainnya pada masa itu.

Dalam foto dokumen kwitansi nomor 0002547 tersebut itu juga tertulis bahwa pada tahun 2014 Dinas Kesehatan melakukan pengeluaran dana sebesar Rp2.282.221.319 untuk biaya pelayanan kesehatan (Yankes) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang, untuk bulan Juni- September 2014.

Sementara dalam foto dukumen lain, juga nampak tertulis bahwa transaksi pengeluaran yang tidak dipotong pajak sebesar Rp52.206.676, yang terdiri dari PPN dan PPh22 sebesar Rp17.868.665, serta PPh21 sebesar Rp34.338.011.

Sebelumnya, salah satu sumber menyebutkan kalau pada tahun 2013- 2014, terdapat banyak transaksi pengeluaran yang tidak dipotong pajaknya, atau tidak disetorkan ke kas negara, termasuk pajak pembayaran jasa medis pelayanan Jamkesda atau jaminan kesehatan daerah.

“Setahu kami terdapat banyak sekali PPN dan PPh22 yang tidak disetorkan ke kas negara kala itu, termasuk pajak jasa medis, “ujar sumber, Kamis (29/10/2026).

Selain itu, sumber juga menyebutkan bahwa pembayaran Jamkesda bulan Juli- September 2014 ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Dg Pasewang, senilai Rp2,2 miliar, diduga bermasalah, atau dibayarkan secara double.

“Untuk pembayaran Jamkesda, kami duga itu dilakukan double, karena setahu kami sudah mi dibayar oleh Pemda, terus diduga na lakukan lagi Dinkes. Nah ini yang perlu diselidiki oleh aparat penegak hukum, bisa saja ini hanya akal- akalan oknum tertentu, atau modus bayar Jamkesda padahal untuk kepentingan lain, “tambah sumber.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, Syusanty A Mansyur yang coba dimintai tanggapannya, dari Jumat (30/10/2026) lalu, sampai saat ini, belum juga memberikan respon.(Zadly Kr Rewa)