Ini Fakta Terbaru Dugaan Korupsi Pengelolaan Aset Dinas Pertanian Jeneponto

Ilustrasi…

JENEPONTO, UPOS– Dugaan korupsi pengelolaan aset tanah kebun dan sawah Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto kian memunculkan fakta terbaru.

Dari 207.502 meter persegi luas tanah aset Dinas Pertanian, kini diketahui terdiri dari 10 register, yang terdiri dari 2.000 meter persegi di Jln. Lanto Dg Pasewang, Kel. Balang Toa, Kec. Binamu dengan nilai perolehan Rp5.000.000, 3.750 meter persegi di Bontomantene, Desa Bontomatene, Kec. Turatea dengan nilai perolehan Rp15.042.814, 1.000 meter persegi di Allu, Kel. Benteng, Kec. Bangkala dengan nilai perolehan Rp7.554.058.

4.075 meter persegi di Jln. Lanto Dg Pasewang, Kel. Balang Toa, Kec. Binamu dengan nilai perolehan Rp140.000.000 (sawah), 60.000 meter persegi di Pattiro, Desa Pattiro, Kec. Bangkala Barat dengan nilai perolehan Rp4.000.000, 90.270 meter persegi di Pattiro, Desa Pattiro, Kec. Bangkala Barat dengan nilai perolehan Rp243.428.000 (kebun induk jambu mente).

6.000 meter persegi di Bontotiro, Desa Loka, Kec. Rumbia dengan nilai perolehan Rp60.000.000 (balai benih), 18.719 meter persegi di Balewang, Desa Ujungbulu, Kec. Rumbia dengan nilai perolehan Rp103.914.750 (kebun pertanian), 707 meter persegi di Desa Ujungbulu, Kec. Rumbia dengan nilai perolehan Rp18.914.750 (kebun pertanian), dan 14.028 di Desa Ujungbulu, Kec. Rumbia dengan nilai perolehan Rp103.914.750 (kebun percontohan agriwisata).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan dalam Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) tahun 2025, menyatakan bahwa sepuluh lokasi tanah aset tersebut sampai tahun 2025 masih sama digarap oleh masyarakat, namun tidak ada perjanjian sewa lahan, maupun perikatan tertulis lainnya terkait pengelolaan tanah Dinas Pertanian, selain itu tidak terdapat Surat Keputusan (SK) kepala daerah, maupun kepala dinas kepada penggarap yang melalukan penggarapan pada lahan tanah aset. BPK juga menyatakan bahwa pemanfaatan aset tanah Dinas Pertanian tidak memiliki dasar hukum.

Kepala Dinas Pertanian Kab. Jeneponto, Bambang Haryanto, sampai saat belum dapat dikonfirmasi. Bambang dikabarkan tengah sakit dan menjalani perawatan, nomor telepon milik Bambang pun sampai saat ini belum diaktifkan.

Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pertanian Kab. Jeneponto, Achmad S. Tunru nampak menghindar. Achmad S. Tunru saat ini susah untuk ditemui, bahkan upaya konfirmasi via telepon tidak digubrisnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Mustabirin, mengungkapkan kalau pihaknya akan menindaklanjuti informasi mengenai persoalan aset tanah Dinas Pertanian.

“Terima kasih infonya, insyaallah akan ditindak lanjuti dengan rekon aset bersama Dinas Pertanian, “ujar Mustabirin.

Pengelolaan aset tanah Dinas Pertanian oleh oknum- oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri adalah perbuatan melawan hukum, baik disegaja, maupun lalai, sehingga aparat penegak hukum di Jeneponto kini tengah diuji, apakah akan melakukan pembiaran atau melakukan penindakan.(Zadly Kr Rewa)