Pengelolaan Aset Sawah Dan Kebun Dinas Pertanian Jeneponto Diduga Dikorupsi

Ilustrasi..

JENEPONTO, UPOS– Pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada Dinas Pertanian, berupa tanah sawah dan kebun diduga dikorupsi.

Hal itu lantaran pemanfaatan aset berupa tanah seluas 207.502 meter persegi, yang terdiri dari lahan persawahan 10.825 meter persegi, 150.270 meter persegi lahan perkebunan jagung dan 46.407 meter persegi perkebunan sayuran, diduga dikelolah secara pribadi oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi, sejak bertahun- tahun.

“Tanah berupa kebun dan sawah ini sudah lama ada, sejak Rajamilo jadi bupati, nah sawah dan kebun ini terus diolah ditanami padi, jagung dan sayur dan menghasilkan banyak uang, namun sayangnya aset itu dikangkangi oleh oknum tertentu, hasilnya juga diduga masuk kantong pribadi, kalau adapun hasil yang dibagi ke daerah itu tidak seberapa, atau tidak semestinya. Ini perlu diusut oleh apat penegak hukum, “ujar sumber.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan dalam Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) tahun 2024, juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jeneponto kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah dari pemanfaatan aset tetap tanah di Dinas Pertanian.

BPK menemukan bahwa tidak terdapat SK atau surat keputusan Kepala Daerah atau Kepala Dinas kepada petani atau penggarap yang melakukan penggarapan pada lahan tanah aset Dinas Pertanian, serta tidak ditemukan adanya perjanjian kerja sama terkait pengelolaan tanah aset.

Bukan cuma itu, BPK juga menyatakan bahwa tidak terdapat perjanjian sewa lahan atas penggunaan lahan sawah/kebun di Kecamatan Turatea, Rumbia dan Bangkala Barat. Untuk aset sawah di Kecamatan Turatea saja, BPK menaksir berpenghasilan kotor sekitar Rp86.400.000, dari hasil panen sekitar Rp19.200 Kg gabah basah, dengan harga eceran Rp4.500/ Kg untuk tahun 2024.

Kepala Dinas Pertanian Kab. Jeneponto, Bambang Haryanto yang dikonfirmasi, membenarkan adanya aset Dinas Pertanian berupa sawah dan kebun, namun dirinya tidak mengetahui pasti pengelolahan aset tersebut, lantaran dirinya baru menjabat kepala dinas.

“Ada, belum pa jadi PNS na ada memang mi itu aset sawah sama kebun, jamannya Rajamilo itu, saya tidak tahu pasti bagaimana anunya, ka baru pa ini jadi kepala dinas, “jelas Bambang belum lama ini.

Dari rentang waktu yang lama, diperkirakan oknum tertentu yang mengkangkangi aset sawah dan kebun pada Dinas Pertanian telah menikmati hasil miliaran rupiah.(Zadly Kr Rewa)