Bareskrim Polri Limpahkan Laporan Husniah Talenrang, Kabid Humas : Berada di Wilayah Hukum Polda Sulsel

MAKASSAR, UPOS – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, melimpahkan laporan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, terkait dugaan pemberian keterangan palsu di bawah sumpah dan pencemaran nama baik ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Hal pelimpahan tersebut, dibenarkan Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H.

Sementara menurut Kabid humas, laporan yang sebelumnya diterima Bareskrim Polri pada 2 Juli 2026, telah diteruskan ke Polda Sulsel pada 6 Juli 2026.

Dengan tegas mengatakan, bahwa “Benar, laporan polisi atas nama pelapor SHT tentang dugaan tindak pidana keterangan palsu di bawah sumpah dan/atau pencemaran nama baik telah dilimpahkan oleh Bareskrim Polri ke Polda Sulsel,” kata Didik, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7/2026).

Didik menjelaskan, pelimpahan dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi dugaan tindak pidana serta domisili pelapor dan para saksi yang berada di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan.

“Pelimpahan dilakukan dengan pertimbangan locus delicti serta domisili korban dan saksi-saksi berada pada wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Sebelumnya, Husniah Talenrang melaporkan dua orang yang menjadi saksi dalam sidang Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa ke Bareskrim Polri. Keduanya adalah mantan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, Muh Agus Salim Harahap, dan wartawan FaktualNet, Zaenal Abidin.

Laporan tersebut diajukan bersama tim kuasa hukumnya, pada Jumat, 3 Juli 2026. Husniah menilai keterangan yang disampaikan kedua saksi dalam forum Pansus, tidak sesuai dengan fakta dan telah mencemarkan nama baiknya sebagai kepala daerah.

“Upaya hukum ini kami lakukan dengan melakukan pelaporan di Bareskrim Mabes Polri. Saya bersama kuasa hukum sudah melaporkannya terkait pencemaran nama baik dan kesaksian palsu oleh dua orang saksi berinisial ZA dan AH,” kata Husniah, saat menyampaikan laporan.

Ia menyebut, telah menyerahkan sejumlah dokumen dan alat bukti kepada penyidik untuk mendukung laporannya. Namun, rincian bukti tersebut, tidak dipublikasikan.

Menurut Husniah, langkah hukum itu ditempuh untuk menjaga nama baik pemerintah daerah dan martabat kepala daerah, sekaligus memastikan polemik yang berkembang tidak mengganggu jalannya pemerintahan di Kabupaten Gowa.

Perkara ini bermula dari pembahasan Pansus Hak Angket DPRD Gowa, yang belakangan memicu polemik. Husniah menilai, pembahasan tersebut telah bergeser hingga menyentuh ranah privasi dirinya.

Hingga kini, Polda Sulsel belum menyampaikan jadwal pemeriksaan maupun tahapan lanjutan setelah menerima pelimpahan perkara dari Bareskrim Polri. (*/Arman)