Dugaan Tindak Pidana Aborsi, Kuasa Hukum Minta Polres Gowa Segera Ungkap Secara Profesional

GOWA, UPOS – Dugaan tindak pidana aborsi yang terjadi di wilayah Kabupaten Gowa, diharapkan oleh Kuasa Hukum pelapor, Wawan Nurewa, S.H., M.H., agar dapat segera diusut.

Melalui keterangannya dhadapan awak media, Wawan Nurewa menyampaikan apresiasi kepada penyidik Polres Gowa, yang dinilai telah melakukan langkah-langkah penyelidikan dan mengumpulkan sejumlah alat bukti, termasuk bukti percakapan dan dokumen medis yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Menurutnya, kliennya merupakan suami sah dari terlapor dan baru mengetahui dugaan peristiwa aborsi tersebut setelah beberapa waktu kemudian. Padahal, kata dia, kliennya selama ini berharap memperoleh keturunan dari pernikahan yang sah.

“Klien kami merasa sangat dirugikan, karena peristiwa tersebut diduga dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Kami meminta Polres Gowa, agar segera meningkatkan penanganan perkara ini dan melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ungkap Wawan.

Disebutkannya, bahwa pihaknya telah menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik, di antaranya bukti percakapan, dokumentasi, serta informasi yang menurutnya dapat membantu proses penyelidikan.

Selain itu, pihaknya juga mendorong agar seluruh pihak yang terkait bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada aparat penegak hukum.

Wawan juga menyampaikan, bahwa salah satu pihak yang dilaporkan merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Karena itu, pihaknya berencana menyurati instansi terkait, agar dilakukan pemeriksaan dan penegakan disiplin, apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun dugaan peristiwa tersebut, disebut terjadi di salah satu wilayah di Kabupaten Gowa dan dilaporkan pada tahun 2026. Hingga saat ini, perkara tersebut masih berada dalam proses penanganan oleh Polres Gowa dan belum terdapat penetapan status hukum terhadap pihak yang dilaporkan.

Pihak kuasa hukum berharap, kasus ini dapat segera diusut secara profesional, transparan, dan objektif sehingga fakta-fakta yang sebenarnya dapat terungkap dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait.

Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gowa, tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan tindak pidana aborsi yang melibatkan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial HA.

Kasus ini mencuat setelah pihak kepolisian menerima laporan resmi dari suami terlapor, Andi Muhammad Akbar (47), yang juga merupakan seorang anggota Polri.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor STTLP/B/697/V/2026/SPKT/POLRES GOWA/POLDA SULAWESI SELATAN pada Mei 2026. Peristiwa dugaan pengguguran kandungan ini sendiri dilaporkan terjadi pada November 2021 silam.

Berdasarkan keterangan dalam laporan, terlapor diduga mendatangi tempat praktik tenaga medis untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan tanpa sepengetahuan maupun izin dari pelapor. Akibat tindakan tersebut, janin yang dikandung pelaku dilaporkan meninggal dunia.

Pasca-kejadian, terlapor dikabarkan sempat mengalami pendarahan hebat hingga harus mendapatkan perawatan intensif di RSIA Amanah, Makassar. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami usia janin saat kejadian berlangsung.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Gowa telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan. Penyidik mulai melakukan serangkaian klarifikasi terhadap saksi-saksi terkait di ruang Unit PPA Satreskrim Polres Gowa, Jalan Syamsuddin Tunru, Sungguminasa.

Penyidik Polres Gowa, Aipda Anzar, S.H., menegaskan bahwa pihaknya tengah fokus mengumpulkan alat bukti yang kuat. “Kami masih terus mendalami kasus ini guna memastikan kelengkapan alat bukti sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Kami berkomitmen menuntaskan perkara sesuai prosedur hukum yang berlaku,” jelasnya.

Kasus ini diproses dengan merujuk pada Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta dikaitkan dengan Pasal 77A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. (*/)