Ujungpandang Pos

Peka, Berani & Jujur

Tingkatkan Integritas, FGD SPI KPK Dihadiri Pj Sekda Jeneponto

|

MAKASSAR, UPOS – Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Maskur, S.Ag, MH, CGCAE, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Badan Pengawasan Keuangan serta Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan berlangsung di Unhas Hotel & Convention, Ruangan IDEA 2 Lantai 1, pada Selasa (11/11/2025) pukul 10.00 Wita, hingga selesai, dengan tema “Pemetaan Bentuk Penyimpangan dan Upaya Perbaikan dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Integritas Penyelenggara Negara di Tingkat Daerah.”

FGD SPI KPK dihadiri oleh civitas akademika Universitas Hasanuddin, perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, serta kepala inspektorat kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, termasuk perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Jeneponto.

Forum ini menjadi wadah penting, untuk menggali pemahaman kualitatif mengenai isu-isu integritas dan praktik antikorupsi, serta mengumpulkan masukan strategis dalam upaya memperbaiki sistem pencegahan korupsi di tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Melalui FGD ini, peserta diajak untuk :

-Memetakan risiko korupsi di lingkungan instansi pemerintah;

-Memberikan masukan kualitatif terhadap isu integritas dan praktik antikorupsi;

-Mendorong perbaikan sistem pelayanan publik agar lebih transparan dan akuntabel;

-Meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya integritas dalam birokrasi;

-Menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret sebagai dasar rencana aksi pencegahan korupsi di tingkat daerah.

Kehadiran Pj. Sekda Jeneponto, Maskur, S.Ag, MH, CGCAE, mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi.

Pemerintah daerah berharap, melalui Humas Pemkab Jeneponto, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat budaya antikorupsi dan mewujudkan birokrasi yang profesional serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (*/)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini