Mamin Rp33 Miliar di Jeneponto Diduga Untungkan ‘Mafia’ Anggaran

Ilustrasi..

JENEPONTO, UPOS– Sejumlah indikasi dugaan praktik korupsi pada pengelolahan anggaran belanja makan minum (Mamin) lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto tahun 2023 dan 2024 senilai kurang lebih Rp33 Miliar terus terkuak.

Selain adanya temuan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga ditemukan adanya indikasi permainan kelompok mafia anggaran untuk mengambil keuntungan pada anggaran makan minum yang begitu besar di Kabupaten Jeneponto.

Hal itu lantaran berdasarkan informasi dari berbagai sumber, diketahui pelaksanaan makan minum tahun 2023 dan 2024 tersebut juga diduga dikangkangi oleh sejumlah oknum pejabat di Kabupaten Jeneponto yang memiliki bisnis kuliner.

“Boleh dikatakan begitu, dikatakan diduga permainan mafia anggaran, sebab kalau kita telusuri lebih dalam, beberapa perusahaan penyedia makan minum ini adalah tak lain milik oknum pejabat, publik juga tahu kok siapa- siapa oknum pejabat di sini yang bisnisnya bergerak di bidang itu. Dalam kasus ini, selain potensi adanya kerugian keuangan negara, indikasi dugaan penyalagunaan jabatan dan kewenangan oleh oknum pejabat juga diduga terjadi, sehingga saya kira sudah patut kasus ini diselidiki oleh pihak kepolisian atau kejaksaan, “jelas salah satu sumber, Senin (13/10/2025) malam.

Salah satu oknum pejabat Pemkab berinisial AI yang disebut- sebut memiliki bisnis keluarga di bidang kuliner, coba dikonfirmasi, namun yang bersangkutan nampak enggan memberikan informasi seputar pelaksanaan makan minum di sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya OPD mana saja yang disuplainya makan minum. Saat ditanya via Watshapp, AI hanya membaca pertayaan yang tujukan kepadanya, tapi tidak memberikan balasan atau jawaban.

Sementara itu, pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Jeneponto diketahui menganggarkan belanja makan minum senilai Rp18,2 Miliar dan pada tahun 2024 senilai Rp15,6 Miliar, yang dimana BPK juga menemukan realisasi belanja makan minum rumah pada sekretariat daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp707 Juta dan tidak dapat diyakni kewajarannya sebesar Rp1,1 Miliar, termasuk realisasi belanja makan minum jamuan tamu pada rumah jabatan bupati tidak sesuai ketentuan sebesar kurang lebih Rp134 Juta dan dan tidak diyakini kewajarannya sebesar kurang lebih Rp1 Miliar.

Bukan cuma itu, belanja makan minum jamuan tamu kantor penghubung (di Jakarta) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp25 Juta dan realisasi belanja makan minum jamuan tamu pada rumah jabatan sekretaris daerah tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp547 Juta, pada tahun 2023.

Dalam LHP 2024, BPK menemukan kegiatan makan minum tiga SKPD tidak sesuai dengan kententuan, termasuk diantaranya kelebihan pembayaran belanja makan minum sebesar Rp16 Juta dan tidak dapat diyakini sebesar Rp16 Juta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kelebihan pembayaran belanja makan minum sebesar Rp6,8 Juta pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan kelebihan pembayaran belanja makan minum sebesar Rp5,9 Juta pada Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).(Zadly Kr Rewa)