Anggaran Mamin Rp33 Miliar Di Jeneponto Diduga Jadi ‘Ladang’ Korupsi

Ilustrasi

JENEPONTO, UPOS– Anggaran belanja makan minum (Mamin) senilai kurang lebih Rp33 Miliar pada lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan diduga bermasalah dan berpotensi menjadi ladang korupsi sejumlah oknum nakal.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Jeneponto diketahui menganggarkan belanja makan minum senilai Rp18.288.995.037 dan direalisasikan sebesar Rp15.742.776.557, yang terdiri dari belanja makan minum rapat Rp7.076.208.000 (direalisasikan Rp6.509.663.815), belanja makan minum jamuan tamu Rp7.374.198.837 (direalisasikan Rp7.172.318.242), belanja makan minum fasilitas pelayanan urusan pendidikan Rp1.627.272.700 (direalisasikan Rp1.490.147.850), belanja makan minum fasilitas pelayanan urusan kesehatan Rp653.734.500 (direalisasikan Rp570.646.650), belanja makan minum fasilitas pelayanan urusan sosial Rp45.000.000, belanja makan minum aktivitas lapangan Rp1.512.581.000.

Sementara tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Jeneponto menganggarkan makan minum senilai Rp15.638.431.000 yang direalisasikan sebesar Rp14.275.493.490, yang terdiri dari belanja makan minum rapat sebesar Rp6.569.329.500 (terealisasi Rp5.537.452.790), belanja makan minum jamuan tamu sebesar Rp6.754.958.500 (terealisasi Rp6.544.757.075), belanja makan minum pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sebesar Rp417.714.000 (terealisasi Rp383.669.875) dan belanja makan minum aktivitas lapangan sebesar Rp1.896.429.000 (terealisasi Rp1.809.613.750).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2023 dan 2024 juga mencantumkan banyak temuan terkait anggaran belanja makan minum 2023 dan 2024.

Dalam LHP 2023, BPK menyebutkan bahwa realisasi belanja makan minum rumah pada sekretariat daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp707.166.711 dan tidak dapat diyakni kewajarannya sebesar Rp1.131.152.477, termasuk realisasi belanja makan minum jamuan tamu pada rumah jabatan bupati tidak sesuai ketentuan sebesar Rp134.668.000 dan tidak diyakini kewajarannya Rp1.084.652.477.

Bukan cuma itu, belanja makan minum jamuan tamu kantor penghubung tidak sesuai ketentuan sebesar Rp25.000.000 dan realisasi belanja makan minum jamuan tamu pada rumah jabatan sekretaris daerah tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp547.498.711.

LHP 2024, BPK menemukan kegiatan makan minum tiga SKPD tidak sesuai dengan kententuan, termasuk diantaranya kelebihan pembayaran belanja makan minum sebesar Rp16.902.500 dan tidak dapat diyakini sebesar Rp16.902.500 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kelebihan pembayaran belanja makan minum sebesar Rp6.815.414 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan kelebihan pembayaran belanja makan minum sebesar Rp5.927.470 pada Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Sejumlah sumber juga menyebutkan, bahwa sejumlah oknum pejabat stuktural dan pejabat publik di Kabupaten Jeneponto diduga menjadi penyedian makan minum pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk pada kantor DPRD Jeneponto.

“Selain diduga ada praktik mark up harga dan pembelanjaan fiktif, pelaksana atau penyedia makan minum juga ada diantaranya sejumlah perusahaan oknum pejabat, tapi dalam stuktur perusahaan tersebut diakali tidak ada namanya oknum pejabat tersebut, inikan juga penyalagunaan jabatan dan kewenangan, terlebih kalau oknum tersebut juga adalah tak lain penentu siapa yang akan jadi penyedia makan minum, “ujar salah satu sumber kepada Upos, Jumat (10/10/2025) sore.

Sebelumnya, terkait proses peganggaran makan minum, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Emil Ashady, menjelaskan bahwa anggaran makan minum sebesar Rp15 miliar tahun 2024 adalah usulan dari masing- masing SKPD yang dirangkum dan dibahas di DPRD, serta disahkan, namun terkait dengan adanya temuan BPK dan adanya permasalah dengan anggaran makan minum tersebut pihaknya tidak mengetahui dan tidak memiliki tupoksi dalam hal tersebut.

“Awalnya begini, SKPD membuat Renja (rencana kerja), terus terbitlah RKPD (rencana kerja pemerintah daerah), dari situ Tim TAPD duduk bersama untuk memberikan pagu kepada masing- masing OPD, silahkan OPD masing- masing mengatur kegiatannya, tetapi harus berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, dari RKPD itu mereka mulai menyusun kegiatannya, apakah ada makan minumnya di dalamnya, selanjutnya mereka input, setelah diinput jadilah Ranperda, dan rancangan ini kita setorkan ke DPRD untuk kita bahas bersama dan ditetapkan sebagai DPA atau APBD, “jelas Emil Ashady.

Potensi anggaran makan minum menjadi ladang korupsi oleh oknum- oknum nakal, sebaiknya segera ditelusuri atau diusut oleh aparat penegak hukum, khususnya guna menemukan adanya kerugian keuangan negara, serta penyalagunaan jabatan dan kewenangan oleh sejumlah oknum pejabat.(Zadly Kr Rewa)