Dugaan Korupsi Hari Jadi Jeneponto, Sejumlah Kejanggalan Mulai Terkuak

Ilustrasi…

JENEPONTO, UPOS– Kasus dugaan korupsi mark- up kegiatan Hari Jadi Kabupaten Jeneponto ke 162 tahun anggaran 2025 terus menggelinding bak bola panas.

Selain diduga nilai anggaran sengaja dinaikkan dari Rp500- 700 Juta menjadi Rp1,3 Miliar yang tentu tidak sesuai dengan program efesiensi anggaran oleh pemerintah pusat, sejumlah kejanggalan lain juga mulai terkuak dalam kasus ini. Diantaranya dugaan adanya selisih nominal dana kontrak, dimana kegiatan Hari Jadi dianggarkan senilai Rp1,3 Miliar namun yang digelontorkan hanya senilai Rp1,2 Miliar lebih atau tidak mencapai total Rp1,3 Miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto, A Maming Awing, saat dikonfirmasi UPOS sebelumnya juga mengakui adanya selisih nilai kontrak dengan total anggaran yang telah ditetapkan.

“Waktu saya diperiksa, polisi ini juga na tanyakan yang selisih. Dikontrak satu dua (Rp1,2 Miliar), terus kan kegiatan ini dibulatkan menjadi satu tiga (Rp1,3 Miliar), berarti ada selisi, saya kurang tahu berapa rupiah selisihnya, tapi saya tidak bisa jawab itu, karena yang tahu itu PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), “ujar Maming Awing.

Bukan hanya soal selisih nominal uang, kejanggalan lainnya juga nampak pada pihak pengguna anggaran, dimana diduga pihak ketiga atau pemegang kontrak bukan sebagai pengguna anggaran keseluruhan, tetapi ada pihak lain yang turut mengendalikan dana kegiatan.

“Diduga pemegang kontrak ini hanya diatas kertas dia menerima Rp1,3 Miliar, tapi ada pihak lain yang turut memegang uang dan mengatur uang- uang itu mau dikemanakan, “ujar salah satu sumber.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto, Ade Iksan, yang ditemui di kantornya belum lama ini, menyebutkan bahwa dana kontrak pelaksanaan Hari Jadi Jeneponto 2025 langsung dicairkan ke pihak ketiga atau perusahaan event Organizer.

“Langsung ji dicairkan sekaligus ke pihak ketiga, tidak bertahap, langsung ji dicairkan semua, “ujar Ade Iksan.

Kepala Unit (Kanit) Tipikor Sat Reskrim Polres Jeneponto, Ipda Nurhadi yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/9/2025) sore, menyebutkan pihaknya dalam minggu ini meminta keterangan pihak perusahaan event organizer dalam kasus Hari Jadi Jeneponto.

“InsAllah minggu ini, harusnya minggu lalu, tapi karena ada aksi demonstrasi, sehingga baru kita akan mintai keterangan minggu ini. Bukan cuma itu, pihak lainnya juga tentu kami akan mintai keterangan, termasuk panitia, bahkan semua peserta lomba, “jelas Nurhadi.

Tak hanya anggaran Hari Jadi Jeneponto tahun 2025 yang diperiksa polisi, namun anggaran hari jadi tahun- tahun sebelumnya juga berpotensi untuk diperiksa kembali.(Zadly Kr Rewa)