Jeneponto ‘Darurat’ Korupsi?

Ilustrasi prilaku korupsi (Foto : Int.)

JENEPONTO, UPOS– Perilaku koruptif dan korupsi di Kabupaten Jeneponto saat ini bak seperti virus yang diduga terus menjangkiti lingkungan eksekutif dan legislatif, hingga berpotensi mengancam kemajuan daerah, serta menggerogoti keuangan negara.

Jika sebelumnya, pihak aparat penegak hukum telah mengungkap adanya praktik korupsi pada pengelolahan anggaran operasional sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun anggaran 2020 yang ditaksir merugikan keuangan negara sebesar kurang lebih Rp2,2 miliar, praktik korupsi pada kegiatan pengadaan bantuan bibit sapi senilai Rp1,2 milliar tahun anggaran 2022 di Badan Penangggulan Bencana Daerah (BPBD), praktik korupsi dana rutin tahun anggaran 2022 di Sekretariat Daerah Pemkab Jeneponto, praktik korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada kegiatan penggandaan soal ujian tahun 2023 yang ditaksir merugikan keuangan negara sekitar Rp2,8 miliar, yang keseluruhannya tersebut telah membuat puluh orang mendekam di balik jeruji sel penjara, namun tak lantas membuat prilaku korupsi di Kabupaten Jeneponto berhenti atau hilang.

Tahun 2025 ini, sejumlah kasus dugaan korupsi lagi- lagi bermunculan. Selain kasus dugaan korupsi makan minum pimpinan DPRD Jeneponto, kasus dugaan korupsi Pokir atau pokok pikiran anggota DPRD Jeneponto tahun anggaran 2022- 2023 senilai Rp45 miliar juga kini mulai bergulir serius di tangan penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal (Tipikor Sat Reskrim) Polres Jeneponto. Setelah memeriksa kurang lebih 40 anggota dewan dan mantan anggota dewan, pihak penyidik juga telah memeriksa sebanyak lima organisasi perangkat daerah atau OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto, yakni Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dan Dinas Kelautan dan Perikanan, bahkan pihak penyidik kembali menjadwalkan pemeriksaan pada dinas lainnya, sekaitan dengan Pokir anggota DPRD.

“Inikan sudah lima OPD yang kita telah mintai keterangan, selanjutanya ada delapan OPD yang akan kita mintai keterangan, insAllah minggu ini, “ujar Kepala Unit (Kanit) Tipikor Sat Reskrim Polres Jeneponto, Ipda Nurhadi saat ditemui di ruang kerjanya baru- baru ini.

Selain dugaan korupsi Pokir DPRD Jeneponto, kasus dugaan korupsi penyalangunaan anggaran tahun 2023 pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jeneponto juga tengah bergulir di Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jeneponto. Hingga saat ini, sejumlah pejabat Dinkes Jeneponto masih nampak bolak balik menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu.

Sebelumnya, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Jeneponto, Anggriani, tak menapik adanya pemeriksaan oleh pihaknya terhadap sejumlah pejabat Dinas Kesehatan. Namun Anggriani tidak dapat lebih jauh merinci kasus yang ditaganinya tersebut.

“Iye, dimintai keterangan, nanti dikasi tahu jaki itu, masih sementara dimintai keterangan, “ujarnya belum lama ini.

Tak hanya itu, kasus dugaan korupsi baru lainnya juga mulai menyita perhatian aparat penegak hukum, yakni kasus dugaan korupsi makan minum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Jeneponto senilai Rp15 miliar, yang terdiri dari belanja makan minum rapat sebesar Rp6.569.329.500 (terealisasi Rp5.537.452.790), belanja makan minum jamuan tamu sebesar Rp6.754.958.500 (terealisasi Rp6.544.757.075), belanja makan minum pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sebesar Rp417.714.000 (terealisasi Rp383.669.875) dan belanja makan minum aktivitas lapangan sebesar Rp1.896.429.000 (terealisasi Rp1.809.613.750).

Dengan sedemikian banyaknya jumlah kasus korupsi yang telah bergulir di pengadilan dan telah mendapatkan ketetapan hukum, serta banyak kasus dugaan korupsi yang sementara bergulir di pihak kepolisian dan kejaksaan, apakah Kabupaten Jeneponto sudah dapat dikatakan tengah darurat korupsi?.(Zadly Kr Rewa)