Tinjau Galangan Kapal, Komisi VII DPR RI Peroleh Sejumlah Permasalahan

MAKASSAR, UPOS – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Hj. Chusnunia Chalim, memimpin Kunjungan Kerja Spesifik, ke PT. Industri Kapal Indonesia (IKI).

Chusnunia Chalim, menegaskan pihaknya menerima sejumlah aduan atau permasalahan, terkait industri galangan kapal dari PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar dan asosiasi perkapalan.

“Kedatangan Kami ke Makassar, Sulawesi Selatan ini, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan kami terhadap Industri galangan kapal di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Makassar ini. Dalam pertemuan tadi, kami menerima banyak masukan terkait persoalan yang dialami oleh PT IKI dan asosiasi industri galangan kapal yang selama ini masih menjadi penghambat optimalisasi industri galangan kapal,” kata Nuni, sapaan akrab Chusnunia, usai pertemuan dengan jajaran managemen PT IKI, Asosiasi Industri Galangan Kapal, serta perwakilan Kementerian Perindustrian RI di Makassar, Sulsel, Kamis (4/12/2025).

Dijelaskannya, sejatinya, Makassar, secara geografis menjadi penghubung (HUB) daerah lain di wilayah timur Indonesia. Hanya permasalahannya, baru 60 persen galangan yang bisa dimaksimalkan, karena banyaknya persoalan.

Persoalan tersebut diantaranya, adalah Ketidaksesuaian ekosistem pendukung, termasuk perubahan regulasi di tingkat pemerintah daerah terkait perizinan dan tata ruang (Rencana Tata Ruang Wilayah- RTRW). Pasalnya, regulasi atau RTRW yang berubah-ubah akan membuat investor enggan untuk masuk. Sehingga Ia menilai, perlu kesiapan dan komitmen dari Pemda setempat terkait hal tersebut. Selain itu, peralatan produksi galangan kapal yang sudah tua dan membutuhikan pembaruan, agar mampu menangani kapal-kapal baru yang dilengkapi dengan teknologi baru juga.

“Peralatan-peralatan yang butuh pembaruan, yang umurnya sudah sangat tua. Kita tau kapal-kapal baru bermunculan. Kalau perawatannya tidak dibarengi dengan teknologi yang juga diperbarui, tentu pasti tidak bisa menangani kapal-kapal dengan teknologinya baru. Termasuk juga dari sisi kedalaman. Jadi ada beberapa jenis kapal yang sebenarnya yang tidak bisa ditangani atau bersandar disana, karena adanya pendangkalan atau sendimentasi. Ini juga menjadi persoalan yang dialami oleh industri galangan kapal,” terang Politisi dari Fraksi PKB ini.

Persoalan lain yang cukup krusial, terkait kebijakan PPN yang dinilai tidak adil dan membebani industri galangan kapal. Berbeda dengan sektor pelayaran yang mendapat kebijakan PPN yang lebih rendah. Belum lagi perbedaan fasilitas antara kawasan berikat dan non-berikat juga menjadi keluhan yang harus dicari jalan tengahnya.

“Komisi VII DPR RI tentu akan ikut membantu mencarikan solusi dari permasalah yang ada, termasuk akan mendorong pembahasan lintas kementerian, karena masalah PPN itu termasuk kebijakan fiscal dari Kementerian Keuangan. Kami juga berencana mengundang pemerintah daerah (Pemda) ke Jakarta, guna menyatukan komitmen terkait pengembangan ekosistem industri galangan kapal di daerah masing-masing. Kami optimistis dengan koordinasi yang kuat antara pusat, daerah, dan pelaku industri, penguatan galangan kapal di Indonesia Timur, dapat berjalan lebih cepat,” paparnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Achmad Daeng Se’re, mempertanyakan PT IKI (Industri Kapal Indonesia) terkait hak karyawan berupa kepesertaannya dalam asuransi milik negara atau BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan bagi karyawannya. Pasalnya, Ia mendapat laporan dari beberapa pekerja di perusahaan tersebut belum mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya mendapat aspirasi dari masyarakat di Dapil (daerah pemilihan) saya di Makassar ini, yang kebetulan juga menjadi pekerja di PT IKI ini. Mereka menyampaikan, bahwa perusahaan tersebut belum menyediakan BPJS Ketenagakerjaan kepada karyawannya,” tutur Daeng Se’re, melalui keterangannya usai pertemuan dengan PT IKI, Makassar, Sulawesi Selatan.

Padahal, katanya, dalam aturannya sangat jelas bahwa perusahaan yang mempekerjakan karyawan sebanyak 10 orang atau lebih, memiliki kewajiban untuk mengikutsertakan setiap tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Terlebih lagi dalam pekerjaan di Indusri perkapalan yang memiliki resiko kecelakaan kerja cukup tinggi.

Sehingga jaminan sosial ketenagakerjaan, sejatinya merupakan hal yang mutlak dan mendasar yang harus diberikan perusahaan kepada karyawannya, yang notabene hal tersebut juga merupakan program perlindungan dari pemerintah kepada para tenaga kerja Indonesia.

“Persoalan kesejahteraan pekerja adalah bagian penting dari mandat dan tugas saya sebagai anggota DPR, karena aduan tersebut datang dari masyarakat di daerah pemilihan saya di Sulawesi Selatan I ini. Sehingga InsyaAllah, saya akan terus memperjuangkan hal ini, agar para pekerja yang berada di Industri Perkapalan ini juga terlindungi keselamatan, kesehatan dan kesejahteraannya di akhir tua nanti,” beber Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini.

Direktur PT IKI, Suhan Iksan, menjelaskan, bahwa seluruh karyawannya telah difasilitasi dalam kepesertaannya di jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Namun, untuk BPJS Ketenagakerjaan masih sebagai karyawan saja yang bisa difasilitasi. Selebihnya akan menyusul di kemudian hari.

“BPJS Ketenagakerjaan, sama pentingnya dengan BPJS Kesehatan, dua jaminan sosial itu merupakan hal mendasar yang wajib diberikan perusahaan kepada karyawannya. Maka dari itu, saya berharap agar PT IKI segera memasukan kepesertaan seluruh karyawannya dalam program jaminan perlindungan ketenagakerjaan milik negara, BPJS tersebut. Saya akan ikut memantau hal ini,” tegas Achmad Daeng Se’re. (*/)