Gibran Bertemu Prabowo, Ajukan Mundur dari Wapres

Foto : Ilustrasi

JAKARTA, UPOS – Gibran Rakabuming Raka, resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI.

Hal tersebut, disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo menyatakan, usulan tersebut disampaikan Gibran, dalam pertemuan empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto, selama 2,5 jam.

“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan masyarakat bahwa benar pagi hari tadi, Bapak Presiden ada pertemuan dengan Bapak Wakil Presiden,” terang Prasetyo, kepada awak media di Istana.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto tidak menolak permohonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk mundur dari jabatannya saat ini.

“Sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut, Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” jelasnya.

Prasetyo Hadi, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan miliknya melalui proses hukum, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebelum pengunduran diri tersebut, informasi yang dihimpun melalui tirto.id, Gibran dikabarkan terlebih dahulu bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, di kompleks Widya Chandra, sekitar pukul 10.00 WIB.

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu, terjadi bersamaan dengan bergulirnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI, untuk mempersoalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam, di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau [Gibran] menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ungkap Prasetyo.

Persoalan ini mencuat, setelah MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran, yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SLTA di Indonesia.

Kemudian, pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi Subhan Palal, dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SLTA milik Gibran tidak sah serta memerintahkan penarikannya untuk dimusnahkan. (*/)