Sidang Paripurna DPR, Mayoritas Fraksi Sepakat HMP hingga Sejumlah Isu Dibahas

Foto : KOMPAS

JAKARTA, UPOS – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, membuka rapat paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 usai masa reses dan mencapai kuorum.

Dalam masa sidang ini, Sebanyak 403 anggota dewan hadir secara fisik dan 11 anggota menyatakan izin.

Rapat yang dibuka langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani itu, dibuka dengan membacakan jumlah kehadiran anggota. Puan membacakan jumlah kehadiran anggota dewan berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR.

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, membentangkan kertas bertuliskan ‘Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan’ seusai rapat paripurna, Selasa (10/11/2026) (Foto: PKS)

“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 403 anggota,” ucap Puan, Selasa (10/11/2026).

Usai Puan membacakan pengumuman, tepuk tangan riuh pun terdengar selama beberapa detik. Puan sempat berhenti membaca maklumat sebelum melanjutkan absensi kehadiran dengan 11 orang izin, sehingga total 414 orang anggota.

“Izin 11 orang, sehingga total ada 414 orang anggota,” ujarnya.

Atas kehadiran anggota tersebut, Puan menyatakan rapat paripurna telah memenuhi quorum. “Dengan demikian quorum telah tercapai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kami pimpinan dewan membuka rapat paripurna masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027,” katanya.

Melalui pidatonya, ia menyampaikan sejumlah isu yang menjadi perhatian DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan pada masa persidangan ini. Terdapat 12 isu yang disampaikan Puan Maharani.

Puan menyebut pula, penanganan kasus dugaan penyadapan Presiden, menjadi salah satu isu yang akan dikawal DPR.

“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini, akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah,” ungkapnya.

Berikut 12 Isu yang menjadi perhatian DPR, dalam menjalankan fungsi pengawasan :

1. Penanganan kasus penyadapan Presiden RI.
2. Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan.
3. Penanganan kasus perundungan anak.
4. Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.
5. Percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
6. Gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri.
7. Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial.
8. Evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.
9. Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Pemerataan program revitalisasi sekolah.
11. Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal.
12. Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dan lifting minyak serta gas bumi dalam negeri.

Fraksi DPR Mulai Konsolidasi Pemakzulan Gibran

Usai pembukaan, para anggota dewan langsung menggelar penandatanganan sikap terkait pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), sebagai mekanisme pemakzulan Gibran.

Terkait hal itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin menegaskan, sebanyak delapan fraksi di DPR disebut telah bulat bakal menggunakan HMP, untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Gibran.

“Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat,” kata Khozin, jelang Paripurna pembukaan masa sidang DPR, melalui AFU.ID.

Berbeda dengan hak angket yang digunakan untuk mendalami kebijakan pemerintah, hak menyatakan pendapat berguna untuk menyatakan pendapat terhadap masalah konstitusional.

Khozin menegaskan, dengan menggunakan hak menyatakan pendapat, DPR tak perlu lagi melalui proses hak angket maupun interpelasi.

“HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional. Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarkis,” tegasnya.

Sementara itu, Juru bicara (jubir) Partai Gerindra, Kamrussamad mengatakan partainya akan mengadakan rapat internal untuk membahas sejumlah isu, salah satunya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada hari ini, Selasa (10/11/2026).

Ia memastikan, Partai Gerindra terus mendengarkan aspirasi dari rakyat. “Gerindra baru hari ini akan melaksanakan rapat internal untuk membicarakan tentang dinamika yang berkembang, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi dan juga putusan Mahkamah Agung,” jelas Kamrussamad di DPR RI.

Ia menyatakan bahwa partai besutan Prabowo itu, terbuka pada tiap usulan dan masukan terkait polemik Gibran. “Fraksi Partai Gerindra senantiasa terbuka menerima aspirasi yang berkembang dari masyarakat. Kita mengetahui bahwa ada aspirasi yang begitu kuat dari masyarakat supaya polemik tentang hal tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh parlemen,” terangnya.

Ia menekankan, fraksi Gerindra belum menerima arahan dari pimpinan terkait sikap yang akan diambil. “Dari Fraksi Gerindra sampai hari ini, pagi ini kita belum mendapatkan arahan dari pimpinan, karena nanti setelah rapat paripurna baru akan melaksanakan rapat internal,” ungkap Kamrussamad.

Dia mengatakan, Gerindra terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang. Menurutnya, persoalan tersebut perlu disikapi secara serius dengan tetap berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Terkait kemungkinan adanya fraksi lain yang mengajukan hak menyatakan pendapat maupun hak angket, Kamrussamad menyebut, Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang disampaikan sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum.

“Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai dengan undang-undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu,” ujarnya.

Kamrussamad juga membantah, jika Gerindra dianggap tidak akan bersikap dalam polemik tersebut, karena menghormati posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Menurutnya, Gerindra berdiri di atas landasan konstitusi, sehingga akan mengutamakan penegakan konstitusi dan hukum, sekaligus memperhatikan aspirasi masyarakat. “Partai Gerindra adalah sebuah organisasi yang secara resmi berdiri di atas landasan konstitusi negara, maka sudah pasti kita akan berpihak pada kepentingan konstitusi, penegakan konstitusi, dan juga penegakan hukum,” tegasnya.

Sementara Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku, telah menggunakan hak menyatakan pendapat atas polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mardani mengatakan, surat tersebut juga telah ditandatangani. Ia menjelaskan, dari PKS sendiri, terdapat 10 orang yang telah menggunakan hak menyatakan pendapatan. “Udah (ditandatangani). Lebih dari 10 (orang yang menandatangani),” kata Mardani, di DPR RI.

Mardani mengatakan, akan menyampaikan haknya itu di dalam rapat paripurna. Ia memastikan hak menyatakan pendapat terus berjalan. “Iya. Kita akan menyampaikan apakah nanti di forum ataupun tertutup tetap akan disampaikan. Insya Allah, hak menyatakan pendapat jalan terus,” imbuhnya.

Disebutkannya, hampir semua fraksi di DPR anggotanya turut menandatangani HMP. Kendati begitu, Mardani belum membeberkan spesifik siapa anggota-anggota DPR RI yang sudah meneken untuk mengusulkan HMP digulirkan di DPR.

“Hampir semua (fraksi). Lebih dari 25 anggota,” katanya.

Namun, ia memastikan proses penandatanganan itu telah dilakukan sejak semalam. “Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR. Mayoritasnya fraksi, tapi personal,” pungkasnya.

Diketahui, polemik terkait keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memasuki babak baru.

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran, sejumlah partai politik dan kelompok masyarakat mendorong DPR mengambil langkah konstitusional, melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Desakan tersebut menguat, setelah MA mengabulkan gugatan terkait keabsahan suket penyetaraan pendidikan Gibran. Sejumlah fraksi di DPR mulai membahas kemungkinan penggunaan hak tersebut, untuk menindaklanjuti putusan pengadilan. (*/)