Merubah Elemen Data Kependudukan, Mantan Bupati Gowa Terancam Penjara 7 Tahun

MAKASSAR, UPOS – Mantan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang (HT), kembali menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulsel.

Husniah Talenrang menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit 2 Ditreskrimum Polda Sulsel, mulai 13.30 WITA hingga 17.30 WITA.

Diketahui, Husniah Talenrang sebelumnya telah ditetapkan tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri atas dugaan pemerasan dan/atau gratifikasi terkait pengurusan PBG serta perizinan lainnya di Kabupaten Gowa, periode 2025–2026.

Atas penetapan tersangka tersebut, diumumkan pada 25 September 2026, setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan saksi, ahli, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti.

Kasubdit 2 Harta Benda dan Bangunan Tanah (Harda Bangtah) Ditreskrimum Polda Sulsel, Kompol Eka Wira Dharma Sibarani menjelaskan, penyidik Ditreskrimum telah melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap tersangka Husniah Talenrang.

Dikatakan Kompol Eka, bahwa tersangka diduga melakukan perbuatan pidana berupa merubah elemen data kependudukan atau memasukkan keterangan palsu, ke dalam suatu akta autentik.

Adapun perbuatan tersebut, melanggar Pasal 394 KUHP tahun 2023 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Ancaman hukuman 7 tahun penjara.

“Jadi tersangka sudah kita periksa. Dimana modus dari tersangka merubah data elemen kependudukan, merubah pekerjaannya yang awalnya pekerjaannya bupati menjadi wiraswasta,” jelas Kompol Eka, melalui dortstop di Mapolda Sulsel, Kamis (5/11/2026).

Dijelaskannya, bahwa motif dari tersangka mengubah data tersebut, adalah untuk pengajuan permohonan perceraian. Sebab, seorang bupati harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Persetujuan tersebut, tercantum dan tertuang dalam Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pejabat sipil.

“Jadi kita tetapkan tersangka kepada Ibu Husniah tersebut, pada tanggal 26 Oktober tahun 2026. Yang melaporkan adalah dari mantan suaminya, yaitu Saudara Muhammad Khairul Aco,” ungkapnya.

Menurut Kompol Eka, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. Termasuk dua saksi ahli. “Untuk saat ini, yang sudah kita periksa ada 14 orang saksi yang sudah kita periksa. Untuk ahli yang kita periksa, ada dua orang,” katanya.

Barang bukti yang disita, berupa
dokumen dari aplikasi SIAK yang didapatkan dari Dukcapil, satu lembar print out riwayat cetak KTP elektronik dan satu lembar asli surat pernyataan perubahan data kependudukan warga negara Indonesia.

“Termasuk satu lembar asli surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan, dengan pemberi kuasa Siti Husniah Talenrang,” tambahnya. (*/Arman)