Pimpin BNPPDT, Maruli Simanjuntak: Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Terpencil

Foto: Dok. Humas BNPPDT

JAKARTA, UPOS – Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menerima tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT).

Penyerahan tugas dilakukan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Maruli mengatakan, perluasan mandat BNPPDT tidak hanya mencakup pengelolaan wilayah perbatasan. Namun, juga peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil yang berpotensi menjadi zona penyangga (buffer zone) negara.

“Selain mengelola perbatasan, kami juga akan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah-daerah yang diharapkan menjadi buffer zone, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Mendagri,” kata Maruli.

Ia menegaskan, pelaksanaan tugas BNPPDT ke depan akan dilakukan dengan melanjutkan program yang sedang berjalan, sekaligus mengevaluasi berbagai hal yang perlu ditingkatkan. Sejumlah program yang telah direncanakan pada tahun ini juga akan dilaksanakan pada tahun mendatang.

“Kita akan melanjutkan apa-apa yang sedang dalam proses pengerjaan dan juga apa yang perlu ditingkatkan. Banyak hal yang sudah direncanakan tahun ini yang akan diimplementasikan tahun depan untuk peningkatan BNPP. Ditambah lagi nanti dengan BNPPDT, mudah-mudahan kita akan lebih expand lagi ke depannya,” terang Maruli, yang juga menjabat Wakil Panglima TNI itu.

Sebelum menerima penyerahan tugas tersebut, Maruli telah memperoleh arahan dari Mendagri terkait pelaksanaan tugas BNPPDT. Ia menyatakan, akan memanfaatkan perangkat kelembagaan yang tersedia untuk menjalankan mandat sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, BNPPDT memiliki sejumlah tugas strategis. Di antaranya, koordinasi pengelolaan perbatasan darat dan laut, pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penyelesaian persoalan batas negara, serta pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.

“Pertama, untuk menjaga daerah perbatasan dan mengoordinasikan pengelolaannya, terutama perbatasan darat dan laut,” ucap Tito.

Terkait pengelolaan PLBN, Tito menyebutkan, terdapat 15 pos lintas batas yang telah dibangun. Dari jumlah tersebut, 12 PLBN telah beroperasi, sedangkan tiga lainnya belum memiliki counterpart atau fasilitas pendukung di negara tetangga.

Selain pengelolaan PLBN, penyelesaian persoalan batas negara di sejumlah segmen juga menjadi perhatian BNPPDT. Tito menekankan, pembangunan kawasan perbatasan perlu diarahkan pada pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

“Saya berharap banyak di bawah Jenderal Maruli, yang sudah banyak pengalaman dan masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, tugas-tugas BNPP ini ditambah daerah tertinggal akan lebih efektif,” ujarnya.

Dengan perluasan mandat tersebut, BNPPDT diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan perbatasan dan pembangunan daerah terpencil.

Keberlanjutan program serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah terdepan Indonesia. (*/)