Hutan 6,2 Juta Hektare Kembali Dikuasai Negara, Mayoritas Lahan Sawit

Foto: Sekretariat Presiden

JAKARTA, UPOS – Luas kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), mencapai angka fantastis.

Totalnya, lebih dari 6,2 juta hektare sejak satgas tersebut mulai bekerja pada 2025.

Jutaan hektare kawasan hutan itu berasal dari penertiban aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan ilegal yang dilakukan Satgas PKH hingga awal Oktober 2026.

Presiden Prabowo Subianto, kembali menyaksikan penyerahan hasil penertiban kawasan hutan yang kedelapan kali di Kejaksaan Agung.

Dari delapan kali penyerahan, Prabowo menyebutkan total Rp 52 triliun yang diselamatkan, dalam dua tahun masa pemerintahannya.

“Acara seperti ini sudah yang kedelapan kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih Rp 52 triliun. Rp 52 triliun itu sekitar 3 miliar dolar, yang kita selamatkan dalam 2 tahun,” ungkap Prabowo, dalam sambutannya di acara penyerahan hasil penertiban Satgas PKH, di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).

Jaksa Agung sekaligus Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH, ST Burhanuddin mengungkapkan, sektor perkebunan sawit menjadi penyumbang terbesar kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali.

“Sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga hari ini, berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 6.206.212,14 ha. Pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 14.633,79 ha,” ungkapnya, melalui VIVA.

Dari sektor perkebunan sawit, luas kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali, mencapai 6.206.212,14 hektare.

Sementara dari sektor pertambangan, Satgas PKH menguasai kembali kawasan hutan seluas 14.633,79 hektare.

Penertiban kawasan hutan tersebut, terus berlanjut. Pada penindakan tahap kedelapan, Satgas PKH kembali menyerahkan kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Sebagian besar kawasan tersebut, berasal dari sektor perkebunan. Lahan seluas 140.762,04 hektare akan diserahkan Kemenhut untuk dikelola PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Kemudian, 118.256,74 hektare yang merupakan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung dialokasikan untuk program reforestasi. Sedangkan kawasan dari sektor pertambangan seluas 211,95 hektare turut dikembalikan kepada Kemenhut.

Burhanuddin menegaskan, penguasaan kembali kawasan hutan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Bagi kami, capaian tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kekayaan alam, menegakkan kewibawaan hukum, dan memastikan bahwa sumber daya yang merupakan milik negara pada akhirnya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, uang senilai Rp13,2 triliun hasil penindakan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), resmi diserahkan untuk masuk ke kas negara.

Presiden Prabowo Subianto, turut menyaksikan langsung penyerahan uang tersebut dalam agenda yang digelar di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Total uang yang diserahkan mencapai Rp13.241.335.681.910,13. Dana tersebut kemudian diserahkan melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk menjadi penerimaan negara. (*/)