Calon Mahasiswa 2027 Wajib Tahu Lolos KIP Kuliah

Foto : Ilustrasi

JAKARTA, UPOS – Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, merupakan program bantuan dari pemerintah Indonesia bagi pelajar lulusan SMA/sederajat yang hendak melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, dengan keadaan finansial yang tidak memadai.

Disebutkan dalam KIP Kuliah Kemdiktisaintek, bantuan ini diberikan kepada pelajar yang memiliki potensi akademik baik dan kemauan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi.

Bantuan yang diberikan berupa biaya kuliah (UKT) maksimum Rp 12 juta, yang dibayarkan kepada perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup maksimum Rp 1,4 juta.

“KIP Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang lulus seleksi masuk PT (perguruan tinggi) sehingga pengumumannya adalah selepas Anda mendaftar ulang sebagai mahasiswa di PT terkait,” jelas situs resmi KIP.

KIP Kuliah bisa didapatkan dengan proses pendaftaran untuk pengajuan.

Pendaftaran ini dibuka oleh Kemdiktisaintek melalui Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) setiap tahunnya, yang biasa dimulai pada bulan Februari sampai Oktober. Perlu diingat, pendaftaran KIP Kuliah tidak dikenakan biaya.

Setelah mendaftar ulang, pendaftar akan melalui proses verifikasi kelayakan sebagai penerima KIP Kuliah.

“Di dalam proses daftar ulang, semua pendaftar KIP Kuliah yang sudah mendaftar sesuai prosedur dibebaskan dari biaya daftar ulang dan biaya pendidikan lainnya,” bunyi informasi di situs.

Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Sandro Mihradi mengatakan terdapat tambahan kuota sebanyak 130.000 mahasiswa baru.

“Alhamdulillah, kemarin sudah ada berita kabar, akan ada tambahan (kuota) 130.000, jadi sehingga totalnya 220.000 (mahasiswa baru) untuk tahun 2027,” ucap Sandro, usai peluncuran platform SatuBeasiswa Indonesia di Jakarta Pusat, melalui Kompas.com, Rabu (16/9/2026) lalu.

Menurut Sandro, tambahan tersebut masih dalam proses pengesahan. Ia memperkirakan, keputusan mengenai anggaran dan kuota KIP Kuliah 2027 akan disahkan DPR pada pekan depan.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran KIP Kuliah 2027 sebesar Rp15,37 triliun. Angka itu meningkat dibandingkan anggaran 2026 sebesar Rp15,32 triliun.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari, sebelumnya mengatakan KIP Kuliah 2027 ditargetkan menyasar 966.623 mahasiswa.

Sementara pada 2026, kata Muhammad Qodari, jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah yang masih menjalani perkuliahan atau on going mencapai 840.792 orang. Adapun mahasiswa baru penerima tercatat 177.950 orang, sehingga total penerima mencapai 1.018.742 mahasiswa.

Untuk bisa mendapatkan bantuan ini (KIP Kuliah) tentunya ada kriteria penerima yang ditetapkan.

Syarat Umum

1. Penerima KIP Kuliah adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 tahun sebelumnya.

2. Telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi Akademik atau Perguruan Tinggi Vokasi baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) pada program studi yang telah terakreditasi secara resmi dan tercatat pada sistem Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus, yang didukung bukti dokumen yang valid.

Syarat Ekonomi

Persyaratan ekonomi, untuk pendaftar KIP Kuliah menegaskan penerima bantuan adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang telah melalui verifikasi perguruan tinggi dengan urutan prioritas sebagai berikut :

1. Pemegang atau pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) Pendidikan Menengah yang terdata pada Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) maksimum pada desil 4 dan lulus Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) atau Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).

2. Pemegang atau pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) Pendidikan Menengah yang terdata pada DTSEN maksimum pada desil 4 dan lulus Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi di PTN dan PTS.

3. Mahasiswa yang lulus seleksi masuk PT melalui semua jalur seleksi di PTN dan PTS baik yang sudah terdata pada DTSEN maupun yang belum terdata pada DTSEN namun memenuhi persyaratan miskin/rentan miskin sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan :

a. Bukti pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dalam satu bulan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) domisili asal mahasiswa.

b. Bukti keluarga miskin dalam bentuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah, minimum tingkat desa/kelurahan untuk menyatakan kondisi suatu keluarga yang termasuk golongan miskin atau tidak mampu, yang disertai dengan bukti dukung antara lain rekening listrik dan foto rumah. Semua dokumen dan bukti akan diverifikasi dan validasi oleh Perguruan Tinggi.

Apa Itu Desil?

Dengan peraturan di atas, jelas bahwa penerima KIP Kuliah adalah pelajar yang terdaftar pada desil 1 sampai desil 1 sampai desil 4.

Sejak Februari tahun 2025, pemerintah Indonesia mencatat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dimasukkan ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Badan Pusat Statistik (BPS), bertugas menyusun dan mengelola DTSEN

Dalam DTSEN, BPS menerapkan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya yang terbagi menjadi peringkat desil 1 sampai desil 10.

Penentuan peringkat didasarkan pada berbagai karakteristik sosial ekonomi, lalu dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga.

“Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi,” dikutip dari situs BPS yang diunggah pada 21 Agustus 2026.

Kemungkinan Tidak Layak Terima KIP Kuliah

Calon mahasiswa yang mendaftar KIP Kuliah, masih akan menghadapi kemungkinan dinyatakan tidak layak menjadi penerima.

Menurut panduan resmi pendaftaran KIP, ada beberapa kemungkinan pendaftar gagal mendapatkan KIP Kuliah :

1. Jika dianggap kelalaian ringan / tidak disengaja, tidak akan ditetapkan sebagai penerima KIP-Kuliah namun dianggap sebagai mahasiswa reguler.

2. Jika dianggap melakukan pengisian data yang tidak benar secara sengaja dan atau pemberian bukti pendukung yang tidak sah (cara mendapatkannya) dapat dibatalkan statusnya dalam seleksi masuk PT.

Di samping itu, status kelayakan juga bisa berdasarkan laporan dari masyarakat.

“Misalkan ada laporan penerima KIP Kuliah yang orang tuanya tiap tahun pergi umroh, dalam hal tersebut kami akan berkoordinasi dengan perguruan tinggi terkait untuk melakukan verifikasi ulang,” ungkap penjelasan dari panduan dari PPAPT. (*/)