PKH dan Sembako Desil 5-10 Mulai Dikeluarkan Kemensos

JAKARTA, UPOS — Kementerian Sosial (Kemensos), mulai mengeluarkan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako yang berada pada Desil 5 sampai Desil 10.

Langkah tersebut dilakukan, untuk mengarahkan bantuan sosial kepada masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan, yakni kelompok pada Desil 1 sampai Desil 4.

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan mengatakan perubahan tersebut dilakukan setelah pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bantuan sosial.

Sebelumnya, penerima PKH dan Sembako masih tersebar di seluruh kelompok desil, termasuk masyarakat yang berada pada Desil 10.

“Di Triwulan III kita pakai DTSEN. Apa yang harus kita lakukan? Harusnya yang menerima bansos secara logika mereka yang paling membutuhkan, yaitu di Desil 1, 2, 3, 4. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harusnya mengeluarkan orang yang ada di Desil 6, 7, 8, 9, 10, kita pindahkan ke Desil 1, 2, 3, 4,” jelas Andy, dalam diskusi publik bertema Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia, di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Ia menjelaskan, perubahan penerima bansos tidak dilakukan secara mendadak. Pemerintah memilih proses bertahap untuk menghindari dampak ekonomi terhadap masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan.

“Kalau kita pindahkan langsung, bayangkan akan ada sekian juta orang tiba-tiba tidak menerima bansos. Shock! Masyarakat tidak boleh menerima shock ekonomi sebesar ini. Makanya secara bertahap kita pelan-pelan,” ucap Andy, melalui republika.co.id.

Perubahan penerima tersebut tidak hanya berlaku untuk PKH dan Sembako, tetapi juga dilakukan pada Penerima Bantuan Iuran (PBI). Andy menegaskan, penggunaan desil bukan bertujuan mengurangi jumlah bantuan sosial yang disalurkan pemerintah.

“Bansosnya tetap, kuotanya tetap. PKH 10 juta, BPNT 18 juta, PBI 96 juta. Cuma mereka yang dulu menerima di Desil 10, Desil 6, Desil 7, kita pindah ke mereka yang ada di Desil 1, 2, 3,” ungkapnya.

Andy menyebut proses pergeseran penerima tersebut telah menunjukkan hasil pada Triwulan III. Penerima PKH dan Sembako yang sebelumnya berada pada Desil 5 sampai Desil 10 tidak lagi tercatat sebagai penerima, sehingga penerima kedua program tersebut kini berada pada Desil 1 sampai Desil 4.

“Lihat sekarang, di Triwulan III ini sudah tidak ada lagi mereka yang berada di Desil 5 sampai Desil 10 yang terima PKH dan Sembako. Semuanya sudah ada di Desil 1 sampai 4,” ujar Andy.

Dalam proses transisi dari DTKS ke DTSEN, pemerintah juga melakukan ground check terhadap 12 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Proses tersebut dilakukan untuk menemukan masyarakat yang selama ini tidak masuk dalam data penerima sekaligus memastikan ketepatan penerima yang sudah tercatat.

Hasilnya, sekitar 4,3 juta KPM baru yang sebelumnya tidak pernah menerima bansos kini dapat menerima bantuan. Mereka merupakan masyarakat yang masuk dalam Desil 1 sampai Desil 4.

Andy mengatakan, perbaikan data tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran perlindungan sosial. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengajuan bantuan secara on demand dan verifikasi menggunakan data administrasi, agar masyarakat yang membutuhkan dapat masuk dalam sistem perlindungan sosial.

Sementara itu, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengkritik penggunaan metode Proxy Means Testing (PMT) dalam menentukan penerima bantuan sosial (bansos). Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askari menilai metode tersebut memang telah menjadi praktik di sejumlah negara, tetapi penerapannya tetap berisiko jika data yang menjadi dasar pengolahan tidak akurat.

Wahyu mengatakan, pemerintah membutuhkan data yang lebih mutakhir untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Namun, dia mengingatkan penggunaan metode statistik secanggih apa pun tidak akan menyelesaikan persoalan apabila data yang digunakan sejak awal masih bermasalah.

“Metodologi yang digunakan, Proxy Means Testing (PMT), itu memang sudah best practice di banyak negara, Kolombia, Filipina. Tapi atraksi statistiknya terlalu berbahaya menurut saya. Menggunakan database yang rentan dengan garbage in, garbage out. Kalau datanya sudah tidak betul dari awal, mau pakai regresi atau machine learning apa pun pasti bermasalah,” terang Wahyu, dalam diskusi publik mengenai metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan di Indonesia, di Jakarta.

Ia menilai, persoalan kemiskinan tidak dapat sepenuhnya disederhanakan melalui pemeringkatan masyarakat berdasarkan desil. Wahyu merujuk pemikiran ekonom Amartya Sen yang melihat kemiskinan sebagai persoalan relatif dan multidimensional.

“Saya sangat sepakat kita butuh data yang lebih mutakhir. Tapi saya mau bicara begini. Pemikir kemiskinan seperti Amartya Sen mengatakan bahwa kemiskinan itu relatif dan tidak bisa di-ranking. Ini bukan mahasiswa yang bisa di-ranking IP-nya. Mengukur kemiskinan itu multidimensional dan ada lapisannya,” ujarnya.

Menurut Wahyu, salah satu dimensi kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan ekonomi yang dapat diintervensi melalui tambahan pendapatan. Dia menilai Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program yang memiliki dampak kuat dalam intervensi tersebut.

“Lapisan pertama, orang miskin karena tidak punya uang. Intervensinya tambahkan uang, seperti Conditional Cash Transfer (PKH). PKH adalah program paling kuat dampaknya. Tapi penerima PKH tidak mengalami peningkatan signifikan,” tuturnya.

Wahyu kemudian mendorong pemerintah memperkuat penggunaan data pendapatan dan pengeluaran yang lebih mencerminkan kondisi riil masyarakat. Menurut dia, ukuran kemampuan ekonomi juga perlu mempertimbangkan pendapatan yang tersisa setelah dikurangi kewajiban utang.

“Saya berharap pemerintah menggunakan data pendapatan dan pengeluaran yang lebih real. Kita butuh disposable income, pendapatan tersisa setelah utang dikeluarkan. Banyak orang terlihat mampu, tapi pengeluaran pendidikan dan kesehatannya hasil dari utang pinjol atau jual sawah,” imbuhnya.

Dia mengusulkan pemerintah membangun sistem yang dapat mencatat aset masyarakat secara lebih menyeluruh. Menurut Wahyu, sistem tersebut dapat membantu pemerintah menghubungkan kondisi aset masyarakat dengan pemberian manfaat maupun kewajiban pajak.

Wahyu menilai pemerintah perlu mengakui masih terdapat kelemahan dalam sistem pengukuran dan penyaluran bansos. Menurut dia, perbaikan data harus berjalan beriringan dengan keberanian pemerintah mengevaluasi kebijakan perlindungan sosial, agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. (*/)