Tuai Sorotan, Kejaksaan Diminta Usut Proyek Pembagunan Kantor Desa Arpal Jeneponto

Bagunan baru yang pas berada di belakang bagunan Kantor Desa Arungkeke Pallantikang.

JENEPONTO, UPOS– Proyek pembagunan kantor Desa Arungkeke Pallantikang (Arpal), Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto, yang telah menelan anggaran Rp400 Juta dari Dana Desa tahun 2025, kini menuai sorotan.

Sorotan tersebut datang dari warga desa Arpal sendiri, lantaran pembagunan kantor desa baru itu dinilai mubatsir dan diduga tidak sesuai antar penggunaan dana dengan realisasi bagunan fisik yang ada, bahkan kini proyek tersebut nampak telah mangkrak.

“Yang kami tahu, bagunan yang ada di belakang kantor desa itu, adalah bagunan kantor desa yang baru, kantor desa yang lama akan dipugar dan dimundurkan ke belakang, saya rasa ini pemborosan anggaran. Katanya bagunan yang baru ini telah menghabiskan Rp400 Juta, tapi kalau kita lihat bagunan fisiknya kami tidak yakin kalau itu sampai Rp400 juta, kalau Rp200 Juta mungkin ya, ini dibagun dari tahun 2025 lalu ji, sampai saat ini belum jadi, bahkan sudah tidak lanjut dikerja, “ujar salah satu warga Arpal, Rabu (12/8/2026).

Kepala Desa Arpal, Muh. Kasim, yang dikonfirmasi, menyebutkan bagunan baru yang berada di belakang kantor desa bukan bagunan kantor desa yang baru, namun melainkan bagunan untuk balai desa, namun Kasim membenarkan kalau bagunan tersebut telah menghabiskan dana sebesar Rp400 Juta yang bersumber dari DD atau Dana Desa tahun 2025.

“Bukan kantor desa, balai desa, pake DD (Dana Desa), ya tahun 2025 kemarin, sudah empat ratus juta, kalau total anggarannya sekitar satu miliar, tapi untuk tahun 2026 ini anggaran kan dibatasi, jadi belum dikerja lagi, bukan mangkrak, tidak mangkrak ji, “jelas Kasim.

Sementara itu, sumber lain yang juga merupakan warga Desa Arpal berharap pihak penegak hukum, khususnya pihak Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri dapat mengusut penggunaan anggaran pada proyek kantor desa Arpal ini, yang menurutnya mencurigakan.

“Sebaiknya APH (Aparat Penegak Hukum) mengusut proyek- proyek yang ada di Desa Arpal, termasuk yang di kantor desa, Bumdes juga. Tapi sebaiknya yang usut itu Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atau Kejaksaan Negeri Jeneponto, jangan mi yang lain, “tutup sumber.(Zadly Kr Rewa)