Ditreskrimsus Polda Sulsel Gerebek Gudang Mafia 13 Ton BBM Subsidi

MAKASSAR, UPOS – Terungkapnya dugaan praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh kepolisian, yakni jenis solar subsidi ilegal di wilayah Kota Makassar.

Adapun penggerebekan dilakukan, pada Minggu (26/4/2026), jelang magrib di sebuah gudang, di kawasan pergudangan Jalan Ir, Sutami, Kota Makassar.

Operasi penggerebekan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan, berhasil mengamankan barang bukti dalam jumlah besar, yakni sekitar 13 ton atau setara 13.000 liter solar subsidi, yang diduga ditimbun secara ilegal.

Masyarakat pun mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan, untuk segera mengusut tuntas praktik ilegal tersebut.

Ketua DPD LIN Sulsel, Amir, kepada awak media, pada Minggu malam (26/4/2026), menjelaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti saja.

Dia meminta, aparat penegak hukum yang dalam hal ini pihak kepolisian Dirkrimsus menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini tanpa pandang bulu.

“Kasus ini harus dituntaskan. Jangan hanya berhenti di lapangan, tetapi harus diseret sampai ke meja hijau pengadilan. Siapa pun yang terlibat, wajib diproses sesuai hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Desakan serupa juga datang dari berbagai elemen masyarakat yang menilai praktik penimbunan BBM subsidi merupakan pelanggaran serius, karena merugikan negara serta mengganggu distribusi energi bagi masyarakat yang berhak.

Pihak Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan, masih melakukan pendalaman terkait kepemilikan gudang, jaringan distribusi, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam praktik ilegal tersebut.

Praktik ilegal, tentunya melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 55 yang mengatur distribusi subsidi secara ketat untuk sektor pertanian, transportasi nelayan, dan usaha kecil mikro.

Diketahui, ‎Bio Solar subsidi dengan harga sekitar Rp6.800 per liter, dirancang untuk meringankan beban masyarakat miskin, bukan untuk industri yang seharusnya mengakses BBM nonsubsidi.

Para pelaku memperoleh keuntungan mencapai 200-300% melalui penjualan ulang ke sektor industri, seperti konstruksi dan manufaktur. (*/)