Temui Mensos, Bupati Jeneponto Perjuangkan Tambahan Kuota PBI dan Sekolah Rakyat

JAKARTA, UPOS – Upaya Pemerintah Kabupaten Jeneponto, dalam memperkuat perlindungan sosial dan menekan angka kemiskinan kembali ditunjukkan melalui kunjungan kerja Bupati Jeneponto, ke Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Jeneponto diterima langsung oleh Menteri Sosial RI.
Pertemuan berlangsung dalam suasana santai namun produktif, dengan diskusi yang fokus pada isu-isu strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Selasa (10/2/2026).

Salah satu topik utama yang dibahas, yakni terkait kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kabupaten Jeneponto, yang mengalami penonaktifan cukup signifikan akibat proses data cleansing.

Bupati Jeneponto menyampaikan, bahwa kondisi tersebut berpengaruh terhadap upaya daerah dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Sehubungan dengan itu, Bupati secara khusus memohon tambahan kuota PBI bagi Kabupaten Jeneponto, seiring dengan rencana Kementerian Sosial yang saat ini tengah mengusulkan penambahan kuota PBI secara nasional.

Selain isu kesehatan, Bupati Jeneponto juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jeneponto, sebagai salah satu instrumen penanganan kemiskinan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Butta Turatea.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial menyambut baik usulan yang disampaikan dan menyatakan komitmennya, untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jeneponto.

Namun demikian, Menteri Sosial menegaskan bahwa tindak lanjut pembangunan akan dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi, khususnya sertifikat lahan, dinyatakan lengkap.

Sebagai penutup pertemuan, Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Menteri mendorong Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Sosial RI. Kolaborasi yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci dalam memastikan program penanganan kemiskinan berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*/)