Sistem Kerja dan Kebijakan di Konsolidasi Buruh Pelabuhan Makassar

MAKASSAR, UPOS – Konsolidasi tenaga kerja bagasi pelabuhan utama Makassar, bersama Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), yang digelar di kawasan Pelabuhan Utama Makassar, menjadi ruang terbuka bagi pekerja menyampaikan persoalan sistem kerja yang dinilai belum memberikan kepastian, mulai dari status kerja hingga pembagian tugas di lapangan.

Forum yang diinisiasi Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) tersebut, mempertemukan pimpinan organisasi buruh, perwakilan pekerja pelabuhan, serta aktivis ketenagakerjaan.

Konsolidasi berlangsung, dalam suasana diskusi terbuka di kawasan pelabuhan, sejalan dengan aksi buruh menolak kebijakan upah minimum yang juga terjadi di sejumlah daerah.

Ketua Umum KPBI, yang juga menjabat Komisaris Independen Pelindo, Ilhamsyah, menilai konsolidasi ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan cerminan persoalan yang telah lama dirasakan buruh pelabuhan.

“Banyak hal yang disampaikan buruh sebenarnya sudah lama terjadi, hanya saja jarang terdengar secara terbuka. Konsolidasi hari ini, membuka persoalan tersebut secara jujur,” ungkap Ilhamsyah, di Café Daily dihadapan para Buruh, Selasa (30/12/2025).

Ia menegaskan, KPBI akan mencatat seluruh masukan dan keluhan yang disampaikan buruh untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme organisasi.

“Ini tidak berhenti di forum ini saja. Kami akan menyusun laporan, melakukan pendampingan, dan mendorong dialog resmi dengan pihak terkait, termasuk manajemen Pelindo dan pemerintah,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Partai Buruh Exco Sulawesi Selatan, Ahmad Rianto, menyampaikan bahwa konsolidasi dilakukan sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kepastian hak pekerja, bukan untuk memicu konflik.

“Buruh terlalu lama ditempatkan pada posisi lemah. Kepastian upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum bukan hadiah, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi,” ucap Ahmad Rianto, yang akan terus mengawal penetapan UMK 2026.

Sedangkan dari sisi pekerja lapangan, Dewan Pembina TK Bagasi Makassar, Usman, menyebut banyak buruh berada dalam kondisi kerja yang tidak jelas, meski menjadi bagian penting dalam aktivitas pelabuhan.

“Mereka bekerja setiap hari, tetapi sering merasa terpinggirkan, karena status kerja dan pembagian tugas yang tidak pasti. Buruh hanya ingin keadilan dan kepastian,” bebernya.

Pelindo menanggapi sejumlah aspirasi tersebut menjelaskan, menghormati masukan yang disampaikan buruh dalam forum konsolidasi.

Pelindo menegaskan komitmennya, untuk membuka ruang dialog dan menindaklanjuti setiap aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pelindo berkomitmen menjalankan pengelolaan ketenagakerjaan sesuai regulasi serta terus mendorong komunikasi konstruktif, dengan seluruh pemangku kepentingan di pelabuhan,” tegas perwakilan Pelindo.

Melalui konsolidasi, sejumlah isu yang mengemuka antara lain, transparansi perekrutan dan pembagian kerja, kejelasan status pekerja, penguatan jalur advokasi buruh, serta perlunya dialog berkelanjutan antara buruh, pengelola pelabuhan, dan pemerintah.

Buruh pelabuhan pun menilai, konsolidasi adalah sebagai langkah awal untuk mendorong perbaikan sistem kerja secara menyeluruh, mengingat peran mereka sebagai bagian penting dari rantai logistik nasional. (*/Arman)